Kasus Pembantu Diperkosa Majikan: Perlindungan Hukum dan Hak Korban

Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, termasuk kasus pemerkosaan oleh majikan, merupakan pelanggaran serius yang masih sering terjadi. Banyak korban enggan melapor karena ketakutan, tekanan ekonomi, atau kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka. Situasi ini memperburuk kerentanan pekerja domestik dalam lingkungan kerja.

Hak-Hak Hukum Pembantu Rumah Tangga

Pembantu rumah tangga memiliki hak yang dilindungi undang-undang, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan KUHP mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Langkah-langkah yang dapat diambil korban meliputi pelaporan ke kepolisian, permintaan surat perintah perlindungan, dan pencarian bantuan dari lembaga advokasi. Organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum atau Komnas Perempuan dapat memberikan pendampingan dan konsultasi hukum gratis bagi korban.

Pencegahan kasus serupa memerlukan kesadaran masyarakat tentang hak pekerja domestik dan pengawasan yang lebih ketat. Edukasi tentang mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum perlu disosialisasikan secara luas kepada pekerja dan majikan.